Pengukuhan Pengurus Pusat IDKI Masa Bakti 2016 - 2019

on . Posted in Info

SAMBUTAN KETUA IDKI,

Selaku Ketua PPIDKI, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak/ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pelantikan Pengurus Pusat IDKI.

Kepada pengurus PPIDKI saya mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan saudara untuk bersedia menjadi pengusus Pusat IDKI dengan masa bakti 2016  sampai 2019.

Untuk diperhatikan di era globalisasi tahun 2020mendatang, kesehatankerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggotanya, termasuk  Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2015 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan kesehatan kerjamerupakan salah satubentuk upaya untuk menciptakan tempat dan lingkungan kerja yang aman, sehat serta bebas dari pencemaran sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitaskerjaDalam penjelasan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah mengamanatkan antara lain bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Strategi upaya kesehatan kerja difokuskan pada pembinaan program,  Pembinaan Institusi dan Peningkatan Profesionalisme.

Upaya Pemerintah pada pembinaan program diharapkan perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat pekerja formal & informal melalui sistem yankes yang sudah berjalan & potensi pranata sosial yang sudah ada; Peningkatan mutu pelayanan dengan standarisasi, akreditasi & SIM (Sistem Informasi Manajemen); promosi K3 dengan pendekatan advokasi, bina suasana,  pemberdayaan & pembudayaan K3 dikalangan dunia usaha dan keluarganya serta masyarakat, serta  pengembangan program upaya kesehatan kerja melalui Kabupaten/Kota Sehat.

Upaya  untuk pembinaan institusi antara lain pengembangan jaringan yankesja yg meliputi Pos UKK, Klinik Perusahaan, Puskesmas, BKKM (Balai Kesehatan Kerja Masyarakat) & Rumah Sakit; Pengembangan jaringan kerjasama & penunjang yankesja, baik lintas program maupun lintas sektor; Pelembagaan K3 di tempat kerja yang merupakan wahana utama penerapan program K3; serta memperjelas peran manajemen & serikat pekerja dalam program K3.

Untuk peningkatan  profesionalisme, penambahan tenaga ahli K3 di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan profesionalisme K3 bekerjasama dengan ikatan profesi terkait.

Undangan yang saya hormati,

Kepengurusan PP IDKI periode ini perlu bekerja lebih fokus, menyusun strategi yang efektif  sehubungan    dinamika sistem Kesehatan Nasional.

Diterapkannya sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial sebagai pelaksana operasional, pelayanan kesehatan diterapkan dengan sistem pelayanan berjenjang termasuk pelayanan kesehatan kerja. Perhimpunan Dokter  Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) dengan anggotanya yang hampir mencapai 800 orang, ikut mendukung program Indonesia Sehat mengajak pelaku industri untuk membudayakan paradigma sehat. Peran dokter kesehatan kerja di layanan primer dalam upaya kesehatan kerja lebih menekankan promotif dan preventif di lingkungan kerja disamping kuratif, rehabilitatif dan kembali kerja (return to work).

Anggota IDKI yang pada umumnya adalah dokter yang bekerja di perusahaan-perusahaan, di fasilitas kesehatan pratama yang menangani tenaga kerja perlu memikirkan penguatan pelayanan  kesehatan kerja, peningkatan akses serta peningkatan profesionalisme  diri selaku dokter kesehatan kerja.

Undangan yang saya hormati,

Keselamatan dan Kesehatan kerja sekarang ini sudah harus mendapat perhatian penuh dari lembaga instansi dan organisasi profesi terkait,dan membudayakan K3 merupakan salah satu langkah  membangun bangsa dan negara, sehingga dapat bersaing dengan bangsa dan negara maju.  Dalam era globalisasi ini, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional, azas penerapan K3 merupakan syarat utama yang berpengaruh besar terhadap nilai investasi, kualitas dan kuantitas produk, kelangsungan usaha perusahaan serta daya saing sebuah negara.era global mempersyaratkan standar K3 sebagai bagian yang harus dipenuhi perusahaan – perusahaan bila ingin produknya di beli oleh negara luar dan pasar mancanegara memiliki persyaratan untuk suatu produk barang atau jasa, seperti ISO (The International Organization for Standardization) dan  OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series)

Bapak, ibu, undangan yang saya hormati.

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), maka dokter kesehatan kerja dilayanan primer akan dihadapkan dengan  persaingan  sumber daya manusia (pekerja) professional, masuknya tenaga kerja dokter kesehatan kerja asing di perusahaan perusahaan khususnya perusahaan besar dan padat modal  dan  penanaman modal asing menggantikan Dokter kesehatan kerja indonesia dikarenakan  belum adanya pengakuan profesionalisme dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia perlu memperjuangkan agar kiranya dokter kesehatan kerja yang bekerja dilayanan primer mendapatkan kompetensi tambahan dibuktikan dengan sertifikasi. Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia telah menyampaikan di sidang Komisi C pada Muktamar IDI di Medan ( sayangnya tidak dicatat sebagai notulensi hasil sidang), IDKI juga telah menyampaikan kepada Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) kalau tidak mau terjadi posisi dokter perusahaan digantikan dokter asing. Kesiapan IDKI sejauh ini untuk memperjuangkan anggota-angotanya mendapat pengakuan antara lain telah menyampaikan berkas Program Kurikulum Dokter Kesehatan Kerja di layanan primer serta 12 modul bahan pelatihan yang mengacu kepada tujuh (7) Pilar dalam Kurikulum Dokter Indonesia. IDKI selaku pier group dari PDUI berharap, melalui MPPK, konsil kedokteran Indonesia  dapat  mempertimbangkan   kompetensi tambahan bagi dokter kesehatan kerja di layanan primer.

Bapak, ibu undangan yang kami hormati,

Dengan sistem pelayanan kesehatan  secara berjenjang, pelayanan primer, sekunder dan tertier,  Dokter kesehatan kerja dilayanan primer sangat mendukung guna efisiensi pembiayaan dan efektif pada sasaran, mengingat tugas utamanya yang fokus pada preventif dan promotif kesehatan tenaga kerja. Sekarang ini yang berkaitan dengan kesehatan pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan, belum ada sistem yang diterapkan untuk menapis penyakit akibat kerja yang diagnosis awal dianggap sebagai penyakit umum dan banyak menyerap biaya diawal pengobatan, baru kemudian diketahui ternyata kasus adalah PAK. Untuk itu perlu disusun suatu sistem koordinasi BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan  dibagian hulu.  IDKI perlu menyumbangkan konsep pemikiran sebagai bagian dari  mensukseskan sistem kesehatan Nasional.

Bapak ,Ibu Undangan , dan khususnya kepada Pengurus Pusat dan Cabang IDKI

Kami selaku ketua IDKI mengajak pengurus, bahwa kita sebagai organisasi profesi yang fokus pada kesehatan kerja haruslah mampu memberikan masukan kepada  instansi yang membidangi  kesehatan  apakah itu bentuk hasil kajian, ikut aktif dalam memberikan masukan pada penyusunan peraturan,  penyebar luasan   ilmu pengetahuan  dan informasi  maupun peningkatan  kemampuan masyarakat industry di bidang Kesehatan Kerja.

Demikian harapan kami dan selamat bekerja semoga Tuhan yang maha Esa meridhoi kita semua, Amin.

 

-Dr. Istiati Suraningsih, MKK-

Ketua Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI)

  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_1
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_10
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_11
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_12
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_13
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_14
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_15
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_16
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_17
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_19
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_2
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_20
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_21
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_22
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_23
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_24
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_25
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_26
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_27
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_28
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_29
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_3
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_30
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_31
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_32
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_33
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_34
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_35
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_36
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_37
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_38
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_39
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_4
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_40
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_41
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_42
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_43
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_44
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_45
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_46
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_47
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_5
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_6
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_7
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_8
  • Pelantikan_PP-IDKI_2016_9

IDKI Newsflash

Untuk mendukung SKKNI perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP bertujuan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan persyaratan nasional maupun internasional. LSP untuk mendukung SKKNI berupa LSP DKKI yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Dokter Kesehatan Kerja Indonesia yang merupakan organisasi independen dan bersifat nirlaba. LSP DKKI ini adalah organisasi tingkat nsional yang pusatnya berkedudukan di Jakarta dengan cabang ditiap propinsi.

Read more...