SPBU meledak selalu menimbulkan kerugian materi dan juga jiwa yang hilang sia-sia. Bisa sangat jadi kejadiannya merupakan suatu akibat dari kecerobohan atau ketidakperdulian dari pengguna SPBU; tetapi juga bisa merupakan tindakan tidak aman dari pekerja SPBU.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, No. 21/KEP/MEN/VII/2010, tentang penerapan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa kesehatan dan Kegiatan sosial bidang Dokter Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonseia (SKKNI).

Penerapan SKKNI Dokter Kesehatan Kerja Menuju kualifikasi sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam rangka Indonesia berbudaya K3 tahun 2015; merupakan tema pada sosialisasi SKKNI yg diselenggarakan di Jakarta (Gedung Kemenakertrans RI) pada hari Kamis, 31 Maret 2011 yang lalu.

Kegiatan yang di inisiasi oleh PP IDKI ini dihadiri oleh 118 peserta yang berasal dari praktisi kesehatan kerja di Jakarta, Bogor, Banten, Tangerang, Bekasi, Karawang, Batam, Surabya, dan Sulawesi.

Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi peraturan perundangan K3, khususnya SKKNI Dokter Kesehatan Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia Dokter Kesehatan Kerja, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan dokter di perusahaan.

Saat ini teman-teman di PPIDKI sedang menyusun modul tentang kesehatan kerja, yang awalnya di fasilitasi oleh Kemenakertrans Republik Indonesia. Modul ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan menuju SKKNI yang berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Perihal substansi keilmuan yang menjadi rujukan penyusunan kompetensi, menggunakan definisi Kesehatan Kerja (Occupational Health definition) menurut ILO & WHO (1950 dan 1995) sebagai rujukan substansi/ konsep keilmuan. Substansi keilmuan tersebut telah digunakan sebelum ini oleh IDKI pada tahun 2001 untuk menyusun Buku Pedoman Pelatihan Dokter Kesehatan Kerja Tingkat Pratama.